18. Apa pengaruh kemenangan
Jepang atas Rusia tahun 1905 terhadap negara-negara Asia?
Perang
Rusia-Jepang (1904-1905) berakhir dengan
kemenangan Jepang ketika pasukan Jepang berhasil mengusir tentara Rusia di
Manchuria dan menghancurkan armada Baltik Rusia di laut Jepang. Sekalipun
menuntut korban jiwa yang sangat besar dalam suatu pertempuran di darat ketika
merebut Port Arthur, maupun dalam pertempuran laut di Tsushima, telah
memperkuat kepercayaan Jepang bahwa mereka mampu mengalahkan salah satu bangsa
Eropa yang selama itu dianggap mustahil dikalahkan oleh bangsa kulit berwarna.
Kemenangan
itu juga membangkitkan semangat bangsa Asia dan mengingkari indoktrinasi yang
ditanamkan oleh bangsa Barat selama itu bahwa hanya bangsa Eropalah yang serba
bisa. Bangsa Asia sudah ditakdirkan untuk menjadi jajahan bangsa Eropa.
Kemenangan Jepang atas Rusia telah membangunkan bangsa Asia, termasuk
Indonesia, dari tidurnya yang telah berabad-abad lamanya.5) Hal ini terlihat dengan semakin
meningkatnya perjuangan bangsa Asia melawan kolonialisme Barat sesudah tahun
1905
19. Bagaimanan strategi
perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan nasional?
Strategi perjuangan bangsa indonesia melalui
organisasi pergerakan nasional
Bentuk dan
strategi organisasi pergerakan nasional dalam menghadapi kekuatan kolonial
Belanda memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, sekalipun mempunyai tujuan
yang sama yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Berupa organisasi sosial,
politik, kebudayaan, gerakan pemuda, gerakan wanita, gerakan buruh maupun
keagamaan. Sedangkan strategi yang digunakan oleh pergerakan nasional secara
umum sebagai berikut :
1.
menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannnya;
2.
perjuangannya sudah bersifat nasional, bukan
kedaerahan;
3.
tidak menggunakan kekerasan senjata;
4.
perjuangannya dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, kaum
terpelajar, tokoh-tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat; asas perjuangannya
ada yang bersifat kooperatif (tetapi bukan prinsip) dan non-kooperatif.
20. Mengapa Budi Utomo menjadi tonggak dari kebangkitan nasional
Indonesia?
Jawab:
Karena pada saat itu dokter-dokter di Indonesia
seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusuma dan Dr.
Gunawan Mangunkusu bangkit karena dihadapkan pada penderitaan masyarakat baik
dari segi ekonomi, fisik, maupun kemanusiaan. Kemudian Dr. Wahidin Sudirohusodo
mendirikan organisasi pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi organisasi pelopor kebangkitan
nasional Indonesia. Setelah Budi Utomo berdiri, banyak organisasi kebangkitan
nasional yang berdiri, seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah dan sebagainya.
21. Apa arti Sumpah Pemuda dalam usaha mencapai kemerdekaan
Indonesia?
Dengan adanya sumpah pemuda, para pemuda Indonesia
semakin semangat untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Sumpah pemuda pula yang
mempersatukan para pemuda pemudi Indonesia untuk bersatu berjuang mencapai
kemerdekaan Indonesia
22. Jelaskan peristiwa yang terjadi pada tanggal 14-17 Agustus 1945!
Pada tanggal 14 Agustus 1945
1.
Soekarno dam kawan-kawan kembali ke
Indonesia
2.
Jepang menyerah tanpa syarat kepada
Sekutu
Pada tanggal 15 Agustus 1945
1. Indonesia
berada dalam Vacum Of Power (kosong kekuasaan) artinya pada saat itu tidak ada
satupun pemerintahan yang berkuasa di Indonesia
2. Keempat
golongan tersebut (Golongan Sukarni, Golongan Syahrir, Golongan Pelajar,
Golongan Kaigum) mengadakan rapat gabungan bertempat diruangan belakang gedung Bacteriologis Laboratorium di
Pegangsaan Timur, dimulai jam 8 malam dibawah pimpinan Chairul Saleh
3. Jam 10 malam
utusan diterima Bung Karno di Pegangsaan
Timur 56, maka jawaban Bung Karno adalah bahwa penyerahan Jepang itu secara resmi
belum diketahuinya, bahwa Kemerdekaan pasti tercapai karena telah dijanjikan
Jepang dan segala persiapan sudah selesai
4.
Jam 11.30 utusan dengan tangan hampa meninggalkan Pegangsaan
Timur 56, dan Jam 12 tengah malam memberikan laporannya kepada rapat gabungan yang
dilanjutkan di gedung Tjikini 71 (Cikini). Rapat memutuskan supaya
Soekarno/Hatta dibawa keluar kota, yang pelaksanaanya ditugaskan kepada Chairul
Saleh, Sukarni, Singgih dari Peta, Kunto dan Dr.Muwardi.
Pada tanggal 16 Agustus 1945
1.
Soekarno dan Moh.Hatta dibawa pemuda
kerenglasdengklok pada pukul 04.00 yang bertujuan untuk menjauhkan kedua tokoh
tersebut dari tekanan dan pengaruh Jepang
2.
Soekarno dan Moh.Hatta tiba kembali di
Jakarta pada pukul 23.00 WIB
Pada tanggal 17 Agustus 1945
1. Pukul
02.00 Soekarno memimpin rapat PPKI di rimah Laksamana Tadashi Maeda untuk
merumuskan teks Proklamasi
2. Pukul
10.00 WIB Soekarno dengan didampingi Moh.Hatta membacakan teks Proklamasi
dikediaman Soekarno diJl. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta
23. Bagaimana peran pemuda dalam perjuangan mencapai kemerdekaan?
Peran pemuda dalam perjuangan mencapai kemerdekaan adalah :
·
Fase pertama dari tahun 1905-1927
Pergerakan
kemerdekaan indonesia modern melawan kolonialisme digerakan dan dipelopori oleh
kaum muda yang membentuk beberapa organisasi pergerakan yang bersifat
nasionalis. Hal ini bisa kita lihat bahwa umur-umur para tokoh pergerakan
nasional tersebut berkisar antara 20-30 tahunan. Kartini sewaktu menyuarakan Cri
De Coueurnya (Jeritan Hati Nuraninya) pada tahun 1900-an melawan
feodalisme dan kolonialisme, berusia 20 tahunan. Begitu juga Sutomo dan Gunawan
Mangunkusumo beserta kawan-kawannya ketika mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei
1908 mereka semua berusia 20-25 tahunan. Tokoh Serikat Islam yang terkenal
yaitu HOS Tjokroaminoto ketika memimpin organisasi tersebut berusia 25 tahun.
Soebadio Sastrosatomo, Wikana, Chaerul Saleh, dan Soekarni, serta dokter Moeward
ketika memaksa sukarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia berusia
25-30 tahunan, dan Sultan syahri sendiri yang ikut menggerakan pemuda pada
waktu itu berusia 36 tahun.
·
Fase kedua dari tahun 1928-1945
Fase
ini di mulai dari di ikrarkannya sumpah pemuda pada tanggal 28 oktober 1928 di
Batavia, sebagai reaksi atas menjamurnya organisasi-organisai yang bersifat
kedaerahan dan statemen yang di lontarkan Hendrikus Colijn -mantan Menteri
Urusan Daerah Jajahan, kemudian Perdana
Menteri Belanda, juga bekas Veteran perang Aceh dan ajudan Gubernur Jenderal
van Heutz. Sekitar tahun 1927–1928-, yang ditulis dalam sebuah pamphlet, yang
menyebut Kesatuan Indonesia sebagai suatu konsep kosong. Katanya, masing-masing
pulau dan daerah Indonesia ini adalah etnis yang terpisah-pisah sehingga masa
depan jajahan ini tak mungkin tanpa dibagi dalam wilayah-wilayah. Namun
statemen tersebut di bantah oleh para pemuda dengan diikrarkan Satu Nusa, Satu
Bangsa dan Satu Bahasa. Pada saat itu juga untuk pertamakalinya diperdengarkan
lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman.
24. Apakah makna teks proklamasi kemerdekaan Indonesia?
Jawab:
Makna dari teks proklamasi kemerdekaan adalah:
a. Suatu
pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia
b. Tindakan-tindakan
yang harus dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
25. Sebutkan kebijakan pemerintahan masa demokrasi liberal, pada
masa
a.
Kabinet Natsir
b.
Kabinet Sukiman
c.
Kabinet Wilopo
d.
Kabinet Ali S I
e.
Kabinet Burhanudin Harahab
Jawab:
a. Kabinet Nasir
Memetakan politik luar negeri Indonesia
yang bebas aktif, memasukkan Indonesia menjadi anggota PBB, melaksanakan
perundingan masalah Irian Barat dengan pihak Belanda tetapi gagal dan
mengakibatkan mosi tidak percaya pada kabinet Natsir di parlemen.
b. Kabinet Sukiman
Adanya Pertukaran Nota Keuangan
antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat
Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah
Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).
Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI
diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika
c. Kabinet Wilopo
Kabinet
Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan
kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangggu stabilitas politik
Indonesia. Ketika kebinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah
perusahaan asing di Tanjung Morawa, Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang
oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh
pada 2 Juni 19563 dalam usia 14 bulan.
d. Kabinet Ali S I
·
Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota
parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
·
Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
e. Kabinet Burhanudin Harahab
· Penyelenggaraan pemilu pertama yang
demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955
(memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya
27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang
memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
· Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan
masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
· Pemberantasan korupsi dengan
menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.
· Terbinanya hubungan antara Angkatan
Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
· Menyelesaikan masalah peristiwa 27
Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat
pada 28 Oktober 1955.
26. Apa faktor penyebab jatuh bangunnya kabinet pada masa Demokrasi
Liberal?
Jawab:
Penyebab
kabinet mengalami jatuh bangun pada masa demokrasi Liberal adalah akibat
kebijakan-kebijakan yang dalam pandangan parlemen tidak menguntungkan Indonesia
ataupun dianggap tidak mampu meredam pemberontakan-pemberontakan di daerah.
27. Sebutkan bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi
terpimpin terhadap dasar negara dan konstitusi negara RI!
Jawab:
Penyimpangan-penyimpangan
pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945 adalah
a.
Kedudukan
Presiden
Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden
berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada
Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut
tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap
oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih
dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing
berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.
b.
Pembentukan
MPRS
Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan
Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945
karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi
negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh
rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Anggota
MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat : Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik
Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik. Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang
utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan.
Tugas
MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
c.
Pembubaran
DPR dan Pembentukan DPR-GR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil
pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan
pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya
presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua
anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh
presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah.
Tindakan presiden tersebut bertentangan
dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat
membubarkan DPR. Tugas DPR GR adalah sebagai berikut.
# Melaksanakan manifesto politik
# Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
# Melaksanakan Demokrasi Terpimpin
d.
Pembentukan
Dewan Pertimbangan Agung Sementara
Dewan Pertimbangan Agung Sementara
(DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini
diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil
ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil
golongan. Tugas DPAS adalah
memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.
Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah
pemerintah/presiden sebab presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena
DPAS yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari
kemerdekaan RI 17 AGUSTUS 1959 yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal dengan Manifesto
Politik Republik Indonesia (Manipol)
ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol
adalah USDEK (Undang-undang
Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan
Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.
e.
Pembentukan
Front Nasional
Front Nasional dibentuk berdasarkan
Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi
massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung
dalam UUD 1945. Tujuannya adalah
menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan
pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas front nasional adalah sebagai
berikut.
Menyelesaikan Revolusi Nasional
# Melaksanakan Pembangunan
Mengembalikan Irian Barat #
f.
Pembentukan
Kabinet Kerja
Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil presiden
diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali
perombakan (reshuffle). Program kabinet
ini adalah sebagai berikut.
# Mencukupi kebutuhan sandang pangan
Menciptakan keamanan negara #
Mengembalikan Irian Barat. #
g.
Keterlibatan
PKI dalam Ajaran Nasakom
Perbedaan ideologi dari partai-partai
yang berkembang masa demokrasi parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman
mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya
persatuan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil
langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara
dengan menyampaikan ajaran NASAKOM (Nasionalis,
Agama, dan Komunis). Tujuannya untuk
menggalang persatuan bangsa.
Bagi presiden NASAKOM merupakan cerminan paham berbagai golongan
dalam masyarakat. Presiden yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom
maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan pada
masyarakat. Dikeluarkan ajaran
Nasakom sama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden sebab jika
menolak Nasakom sama saja dengan menolak presiden. Kelompok
yang kritis terhadap ajaran Nasakom adalah kalangan cendekiawan dan ABRI. Upaya
penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa
PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan PKI tersebut
menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan
bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis.
Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah.
PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi
lemah terhadap TNI.
h.
Adanya
ajaran RESOPIM
Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan
Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran
Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
ke-16.
Inti dari ajaran ini adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara
harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh
satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu
Presiden Sukarno.
Dampak dari
sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi
negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian
pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri
seharusnya sebagai pembantu presiden.
i.
Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia
TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI
Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian.
Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatanyang kedudukannya
langsung berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional
dan kekuatan sosial politik Indonesia.
j.
Penataan
Kehidupan Partai Politik
Pada masa demokrasi Parlementer, partai
dapat melakukan kegiatan politik secara leluasa. Sedangkan pada masa demokrasi
terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh penetapan presiden No. 7 tahun 1959.
Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlah anggota yang terlalu sedikit
akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai. Tindakan
pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian. Pembatasan
gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah terutama presiden.
Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dengan tindakannya untuk
membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi Parlementer
yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan pembubaran partai
tersebuat adalah karena sejumlah anggota dari kedua partai tersebut terlibat
dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan
pada tanggal 17 Agustus 1960.
k.
Arah
Politik Luar Negeri
Terjadi penyimpangan dari politik luar
negeri bebas aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat
itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada
negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik
Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces)
Nefo merupakan
kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner
(termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti imperialisme
dan kolonialisme. Oldefo
merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang
neokolonialis dan imperialis (Nekolim).
Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk poros Jakarta-Phnom
Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum
internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis. Politik Konfrontasi Malaysia Indonesia juga menjalankan
politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak
setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek
neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok
Nefo.
l.
Politik
Mercusuar
Politik Mercusuar dijalankan oleh
presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat
menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya maka
diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat
menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo.
Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran
rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging
Forces ) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya
perjalanan bagi delegasi asing.
Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB
sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
m. Politik Gerakan Non-Blok
Gerakan Non-Blok merupakan gerakan
persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yang kehidupan politiknya tidak
terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur.
Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan
bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mencegah perluasan Perang Dingin.
Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan bahwa kehidupan
politik Indonesia di dunia sudah cukup maju. GNB merupakan gerakan yang
bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan
pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan
internasional.
28. Bagaimana peran Presiden Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin?
Peran
presiden Soekarno pada masa Demokrasi terpimpin
·
Bung
Karnolah pencetus demokrasi terpimpin tersebut.
·
Pembubaran
RIS
·
Menghapuskan
UUDS dengan digantikan kembali oleh UUD 1945
·
Dikeluarkannya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
·
Pembubaran
badan konstituante pada masa demokrasi terpimpin
29. Jelaskan keadaan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi
Terpimpin!
Jawab:
Sampai
saat ditetapkannya Dekrit Presiden, dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi
Indonesia pada saat itu sangat suram, hal tersebut disebabkan oleh kekacauan
politik pada masa demokrasi liberal sehingga masalah ekonomi tidak ditangani
secara serius, ditambah lagi tindakan ekonomi salah urus terhadap
perusahaan-perusahaan asing, sehingga menambah beban di bidang ekonomi, dan di
perparah dengan adanya pemberontakan-pemberontakan daerah seperti PRRI-Permesta
sehingga menghambat pendapatan negara.
Sebagai
akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem
demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem
etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan
akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan
ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang
diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia. Ekonomi
terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas
ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan
kepanjangan dari pusat.
30. Jelaskan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa
Demokrasi Terpimpin!
Jawab:
Bebas artinya Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh
cara sendiri dalam menangani
masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berusaha
sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi
meredakan ketegangan internasional.
Politik ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik
dengan bangsa lain di dunia. Politik yang dicetuskan Mohammad Hatta ini
dijalankan dari awal terbentuknya Indonesia hingga saat ini meskipun dalam
pelaksanaannya tidak sesuai karena adanya pengaruh dengan perubahan politik di
dunia.
Arah politik luar negeri Indonesia terjadi
penyimpangan dari politik luar negeri bebas-aktif menjadi condong pada salah
satu poros. Pada masa itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada
negara-negara kapitalis, seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika
Serikat. Politik
konfrontasi dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan
Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan
baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk
Indonesia dan negara-negara kornunis umumnya) yang anti imperialisme dan
kolonialisme. Sedangkan Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni
negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).
Bentuk perwujudan poros anti imperialis dan kolonialis
itu dibentuk poros Jakarta - Phnom Penh - Hanoi - Peking - Pyong Yang.
Akibatnya ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi
sempit, karena berkiblat ke negera-negara komunis. Selain itu, pemerintah juga
menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah
tidak setuju dengan pembentukkan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek
neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi itu,
