Tugas Akhir Semester Sejarah (Bagian 6)

18. Apa pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 terhadap negara-negara Asia?

Perang Rusia-Jepang (1904-1905) berakhir dengan kemenangan Jepang ketika pasukan Jepang berhasil mengusir tentara Rusia di Manchuria dan menghancurkan armada Baltik Rusia di laut Jepang. Sekalipun menuntut korban jiwa yang sangat besar dalam suatu pertempuran di darat ketika merebut Port Arthur, maupun dalam pertempuran laut di Tsushima, telah memperkuat kepercayaan Jepang bahwa mereka mampu mengalahkan salah satu bangsa Eropa yang selama itu dianggap mustahil dikalahkan oleh bangsa kulit berwarna.

Kemenangan itu juga membangkitkan semangat bangsa Asia dan mengingkari indoktrinasi yang ditanamkan oleh bangsa Barat selama itu bahwa hanya bangsa Eropalah yang serba bisa. Bangsa Asia sudah ditakdirkan untuk menjadi jajahan bangsa Eropa. Kemenangan Jepang atas Rusia telah membangunkan bangsa Asia, termasuk Indonesia, dari tidurnya yang telah berabad-abad lamanya.5) Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya perjuangan bangsa Asia melawan kolonialisme Barat sesudah tahun 1905

19. Bagaimanan strategi perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan nasional?

Strategi perjuangan bangsa indonesia melalui organisasi pergerakan nasional

Bentuk dan strategi organisasi pergerakan nasional dalam menghadapi kekuatan kolonial Belanda memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, sekalipun mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Berupa organisasi sosial, politik, kebudayaan, gerakan pemuda, gerakan wanita, gerakan buruh maupun keagamaan. Sedangkan strategi yang digunakan oleh pergerakan nasional secara umum sebagai berikut :

1.      menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannnya;

2.      perjuangannya sudah bersifat nasional, bukan kedaerahan;

3.      tidak menggunakan kekerasan senjata;

4.      perjuangannya dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, kaum terpelajar, tokoh-tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat; asas perjuangannya ada yang bersifat kooperatif (tetapi bukan prinsip) dan non-kooperatif.

20.  Mengapa Budi Utomo menjadi tonggak dari kebangkitan nasional Indonesia?

Jawab:

Karena pada saat itu dokter-dokter di Indonesia seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusuma dan Dr. Gunawan Mangunkusu bangkit karena dihadapkan pada penderitaan masyarakat baik dari segi ekonomi, fisik, maupun kemanusiaan. Kemudian Dr. Wahidin Sudirohusodo mendirikan organisasi pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi organisasi pelopor kebangkitan nasional Indonesia. Setelah Budi Utomo berdiri, banyak organisasi kebangkitan nasional yang berdiri, seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah dan sebagainya.

21.  Apa arti Sumpah Pemuda dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia?

Dengan adanya sumpah pemuda, para pemuda Indonesia semakin semangat untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Sumpah pemuda pula yang mempersatukan para pemuda pemudi Indonesia untuk bersatu berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia

22.  Jelaskan peristiwa yang terjadi pada tanggal 14-17 Agustus 1945!

Pada tanggal 14 Agustus 1945

1.              Soekarno dam kawan-kawan kembali ke Indonesia

2.              Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu

Pada tanggal 15 Agustus 1945

1.    Indonesia berada dalam Vacum Of Power (kosong kekuasaan) artinya pada saat itu tidak ada satupun pemerintahan yang berkuasa di Indonesia

2.    Keempat golongan tersebut (Golongan Sukarni, Golongan Syahrir, Golongan Pelajar, Golongan Kaigum) mengadakan rapat gabungan bertempat diruangan belakang gedung Bacteriologis Laboratorium di Pegangsaan Timur, dimulai jam 8 malam dibawah pimpinan Chairul Saleh

3.    Jam 10 malam utusan diterima Bung Karno di Pegangsaan Timur 56, maka jawaban Bung Karno adalah bahwa penyerahan Jepang itu secara resmi belum diketahuinya, bahwa Kemerdekaan pasti tercapai karena telah dijanjikan Jepang dan segala persiapan sudah selesai

4.    Jam 11.30 utusan dengan tangan hampa meninggalkan Pegangsaan Timur 56, dan Jam 12 tengah malam memberikan laporannya kepada rapat gabungan yang dilanjutkan di gedung Tjikini 71 (Cikini). Rapat memutuskan supaya Soekarno/Hatta dibawa keluar kota, yang pelaksanaanya ditugaskan kepada Chairul Saleh, Sukarni, Singgih dari Peta, Kunto dan Dr.Muwardi.

Pada tanggal 16 Agustus 1945

1.              Soekarno dan Moh.Hatta dibawa pemuda kerenglasdengklok pada pukul 04.00 yang bertujuan untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari tekanan dan pengaruh Jepang

2.              Soekarno dan Moh.Hatta tiba kembali di Jakarta pada pukul 23.00 WIB

Pada tanggal 17 Agustus 1945

1.    Pukul 02.00 Soekarno memimpin rapat PPKI di rimah Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan teks Proklamasi

2.    Pukul 10.00 WIB Soekarno dengan didampingi Moh.Hatta membacakan teks Proklamasi dikediaman Soekarno diJl. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta 

23.  Bagaimana peran pemuda dalam perjuangan mencapai kemerdekaan?

Peran pemuda dalam perjuangan mencapai kemerdekaan adalah :

·           Fase pertama dari tahun 1905-1927

Pergerakan kemerdekaan indonesia modern melawan kolonialisme digerakan dan dipelopori oleh kaum muda yang membentuk beberapa organisasi pergerakan yang bersifat nasionalis. Hal ini bisa kita lihat bahwa umur-umur para tokoh pergerakan nasional tersebut berkisar antara 20-30 tahunan. Kartini sewaktu menyuarakan Cri De Coueurnya (Jeritan Hati Nuraninya) pada tahun 1900-an melawan feodalisme dan kolonialisme, berusia 20 tahunan. Begitu juga Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo beserta kawan-kawannya ketika mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 mereka semua berusia 20-25 tahunan. Tokoh Serikat Islam yang terkenal yaitu HOS Tjokroaminoto ketika memimpin organisasi tersebut berusia 25 tahun. Soebadio Sastrosatomo, Wikana, Chaerul Saleh, dan Soekarni, serta dokter Moeward ketika memaksa sukarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia berusia 25-30 tahunan, dan Sultan syahri sendiri yang ikut menggerakan pemuda pada waktu itu berusia 36 tahun.

·         Fase kedua dari tahun 1928-1945

Fase ini di mulai dari di ikrarkannya sumpah pemuda pada tanggal 28 oktober 1928 di Batavia, sebagai reaksi atas menjamurnya organisasi-organisai yang bersifat kedaerahan dan statemen yang di lontarkan Hendrikus Colijn -mantan Menteri Urusan Daerah  Jajahan, kemudian Perdana Menteri Belanda, juga bekas Veteran perang Aceh dan ajudan Gubernur Jenderal van Heutz. Sekitar tahun 1927–1928-, yang ditulis dalam sebuah pamphlet, yang menyebut Kesatuan Indonesia sebagai suatu konsep kosong. Katanya, masing-masing pulau dan daerah Indonesia ini adalah etnis yang terpisah-pisah sehingga masa depan jajahan ini tak mungkin tanpa dibagi dalam wilayah-wilayah. Namun statemen tersebut di bantah oleh para pemuda dengan diikrarkan Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa. Pada saat itu juga untuk pertamakalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman.

24.  Apakah makna teks proklamasi kemerdekaan Indonesia?

Jawab:

Makna dari teks proklamasi kemerdekaan adalah:

a.     Suatu pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia

b.    Tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

25.  Sebutkan kebijakan pemerintahan masa demokrasi liberal, pada masa

a.       Kabinet Natsir

b.      Kabinet Sukiman

c.       Kabinet Wilopo

d.      Kabinet Ali S I

e.       Kabinet Burhanudin Harahab

Jawab:

a.       Kabinet Nasir

Memetakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, memasukkan Indonesia menjadi anggota PBB, melaksanakan perundingan masalah Irian Barat dengan pihak Belanda tetapi gagal dan mengakibatkan mosi tidak percaya pada kabinet Natsir di parlemen.

b.      Kabinet Sukiman

Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika

c.       Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangggu stabilitas politik Indonesia. Ketika kebinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Tanjung Morawa, Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 19563 dalam usia 14 bulan.

d.      Kabinet Ali S I

·       Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.

·       Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

e.       Kabinet Burhanudin Harahab

·  Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

·  Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

·  Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.

·  Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.

·  Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

26.  Apa faktor penyebab jatuh bangunnya kabinet pada masa Demokrasi Liberal?

Jawab:

Penyebab kabinet mengalami jatuh bangun pada masa demokrasi Liberal adalah akibat kebijakan-kebijakan yang dalam pandangan parlemen tidak menguntungkan Indonesia ataupun dianggap tidak mampu meredam pemberontakan-pemberontakan di daerah.

27.  Sebutkan bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin terhadap dasar negara dan konstitusi negara RI!

Jawab:

Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945 adalah

a.       Kedudukan Presiden

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS  tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

b.      Pembentukan MPRS

Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat  : Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik. Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan.
Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

c.       Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR. Tugas DPR GR adalah sebagai berikut.
# Melaksanakan manifesto politik

# Mewujudkan amanat penderitaan rakyat

# Melaksanakan Demokrasi Terpimpin

d.      Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.
Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden sebab presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena DPAS yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS 1959 yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.

e.       Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas front nasional adalah sebagai berikut.

Menyelesaikan Revolusi Nasional  

# Melaksanakan Pembangunan

Mengembalikan Irian Barat #

f.       Pembentukan Kabinet Kerja

Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil presiden diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali perombakan (reshuffle). Program kabinet ini adalah sebagai berikut.
# Mencukupi kebutuhan sandang pangan

Menciptakan keamanan negara #

Mengembalikan Irian Barat. #

g.      Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom

Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.
Bagi presiden NASAKOM merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan pada masyarakat. Dikeluarkan ajaran Nasakom sama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden sebab jika menolak Nasakom sama saja dengan menolak presiden. Kelompok yang kritis terhadap ajaran Nasakom adalah kalangan cendekiawan dan ABRI. Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI.

h.      Adanya ajaran RESOPIM

Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16.
Inti dari ajaran ini adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Sukarno.
Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.

i.        Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatanyang kedudukannya langsung berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.

j.        Penataan Kehidupan Partai Politik

Pada masa demokrasi Parlementer, partai dapat melakukan kegiatan politik secara leluasa. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh penetapan presiden No. 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlah anggota yang terlalu sedikit akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian. Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah terutama presiden. Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dengan tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan pembubaran partai tersebuat adalah karena sejumlah anggota dari kedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960.

k.      Arah Politik Luar Negeri

Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces)
Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).
Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis. Politik Konfrontasi Malaysia Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo.

l.        Politik Mercusuar

Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing.
Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

m.    Politik Gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur.
Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mencegah perluasan Perang Dingin.
Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia sudah cukup maju. GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan internasional.

28.  Bagaimana peran Presiden Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin?

Peran presiden Soekarno pada masa Demokrasi terpimpin

·          Bung Karnolah pencetus demokrasi terpimpin tersebut.

·         Pembubaran RIS

·         Menghapuskan UUDS dengan digantikan kembali oleh UUD 1945

·         Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

·         Pembubaran badan konstituante pada masa demokrasi terpimpin

29.  Jelaskan keadaan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin!

Jawab:

Sampai saat ditetapkannya Dekrit Presiden, dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu sangat suram, hal tersebut disebabkan oleh kekacauan politik pada masa demokrasi liberal sehingga masalah ekonomi tidak ditangani secara serius, ditambah lagi tindakan ekonomi salah urus terhadap perusahaan-perusahaan asing, sehingga menambah beban di bidang ekonomi, dan di perparah dengan adanya pemberontakan-pemberontakan daerah seperti PRRI-Permesta sehingga menghambat pendapatan negara.

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat.

30.  Jelaskan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin!

Jawab:

Bebas artinya Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam  menangani masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi meredakan ketegangan internasional.

Politik ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia. Politik yang dicetuskan Mohammad Hatta ini dijalankan dari awal terbentuknya Indonesia hingga saat ini meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena adanya pengaruh dengan perubahan politik di dunia.

Arah politik luar negeri Indonesia terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas-aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada masa itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis, seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik konfrontasi dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara kornunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).

Bentuk perwujudan poros anti imperialis dan kolonialis itu dibentuk poros Jakarta - Phnom Penh - Hanoi - Peking - Pyong Yang. Akibatnya ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit, karena berkiblat ke negera-negara komunis. Selain itu, pemerintah juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukkan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi itu,